Ngurus Perpanjangan SIM di Polresta tidak sampai 10 menit, Ini kata Walikota Mojokerto

MOJOKERTO-GEMA MEDIA: Hal yang patut dibanggakan oleh warga Kota Mojokerto, atas layanan public di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota (polresta). Salah satunya adalah layanan kepengurusan Surat Ijin Mengemudi  (SIM). Hal ini dibuktikan sendiri oleh Walikota Mojokerto HJ.Ika Puspitasari, SE saat melakukan perpanjangan SIM di kantor Satpas Polresta Mojokerto pada selasa, 9/4/2019.Saat pertama kali masuk, sudah disambut oleh petugas pemandu SIM dari Polwan seperti yang memakai baju merah. Polwan inilah yang awal membantu masyarakat yang hendak mengurus SIM,sehingga dipastikan masyarakat yang dilayani merasa nyaman.Menurut petugas kehadiran Walikota kali ini adalah melakukan perpanjangan SIM A dan C karena masa berlakunya telah habis. Mengingat syarat dengan perekaman sidik jari maka kpengurusan

PELATIHAN PRAKTEK PEMBUATAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT ( ILM )

Pada hari terakhir pelatihan yang di gelar oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Provinsi Jawa Timur, Kamis (06/12/2018). Yang di hadiri oleh masing-masing perwakilan LPPL dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan perwakilan dari LPPL Jawa Tengah patut di apresiasi.

Bertempat di Radio Suara Sidoarjo, Jalan Tenis Kota Sidoarjo. Peserta melakukan praktek pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), juga reportase lapangan secara kelompok. Peserta yang berjumlah 20 orang , di bagi menjadi 4 (empat) kelompok, yang masing-masing kelompok berjumlah lima orang. Dari masing-masing kelompok di beri tugas meliput langsung di lapangan dan membuat layanan layanan Iklan, baik itu iklan komersil maupun ILM.

WALIKOTA MOJOKERTO MEMPEROLEH PENGHARGAAN DARI MENDAGRI ATAS PRESTASINYA DALAM PELAKSANAAN E-KTP DI KOTA MOJOKERTO

Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di hotel Top Jln. Pecenongasn Jakarta atas prestasinya dalam pelaksaan E-KTP di Kota Mojokerto. Prestasi yang membanggakan di level nasional ini berkat pelayanan administrasi kependudukan memuaskan melalui program E-KTP  karena Kota Mojokerto mampu menuntaskan program E-KTP tahun 2011 pada 15 Februari 2012. Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM menjelaskan bahwa suksesnya  program E-KTP di Kota Mojokerto ini berkat kerjasama dengan semua pihak/ ini adalah hasil kerja keras pemkot dengan elemen masyarakat/ terutama Dispenduk dan Catatan Sipil, Camat dan Lurah serta ketua RT/RW sekota Mojokerto.  Atas kerjasama yang baik ini dapat mempercepat  pelaksanaan penduduk yang wajib E- KTP di dua Kecamatan dan 18 Kelurahan ini.Sementara itu Drs, Edy susanto, M.s Kepala Dispenduk dan catatan sipil Kota Mojokerto yang juga ikut mendampingi ke Jakarta menuturkan bahwa sampai Pebruari 2012 wajib E-KTP mencapai 97.753 jiwa dari jumlah wajib e-KTP sebanyak 105.007 jiwa atau mencapai 90 %. Selain Kota Mojokerto, di yang di Jawa Timur yang memperoleh penghargaan sama adalah Kota Pasurun.

“ BATAS DISPENSASI HABIS ” AKTE KELAHIRAN TERLAMBAT 1 TAHUN LEBIH HARUS PENETAPAN PENGADILAN DENGAN BIAYA RP. 208.000,-

Bagi masyarakat yang terlambat satu tahun lebih dalam kepengurusan akte kelahiran, maka mulai tahun 2012 proses pengurusan harus melalui penetapan pengadilan  negeri atau pengadilan agama setempat. Batas dispensasi pengurusan Akte kelahiran sampai akhir Desember 2011 telah habis. Sehingga mulai tahun 2012 kepengurusan akte kelahiran khusus yang terlambat lebih dari satu tahun harus melalui proses pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. Hal itu disampaikan oleh Dra. Lilik Suparyanti Sekretaris Dispenduk dan Capil Kota Mojokerto di ruang kerjanya akhir bulan Desember 2011 lalu sekaligus memantau animo masyarakat yang hendak mengurus Akte kelahiran. Menurut lilik, bagi warga Kota Mojokerto tidak ada masalah, sebab sebelumnya Dispenduk telah sosialisasikan program ini sehingga selama dispensasi ini diberikan masyarakat sangat antusias untuk menfaatkan pelayanan tersebut apalagi Pemkot telah menggratiskan kepengurusan akte ini untuk segala usia sejak tahun 2007. Hal itu sesuai dengan instruksi Mendagri agar akte kelahiran diberikan secara gratis sebab pada prinsipnya anak Indonesia harus memiliki akte kelahiran. Diakui Lilik memang menjelang akhir dispensasi ada kelonjakan jumlah warga yang ngurus dari biasanya setiap hari sekitar 25 orang bisa meningkat sampai 40 orang walau demikian mereka dapat dilayani dengan baik dan tertib sebab antara sarana dan prasarana serta tenaga SDM pada Dispenduk sudah siap dan mencukupi.
Dengan penetapan melalui pengadilan ini masyarakat harus membayar administrasi pada pengadilan untuk poses persidangan sekitar Rp. 208 ribu. Ditambah retribusi keterlambatan pada Dispenduk sesuai dengan ketentuan yan ada. Akan tetapi akte gratispun masih berlaku bagi kelahiran 0 sd. 60 hari.  Agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka masyarakat harus menyiapkan persyaratan adiministrasinya antara lain foto copy surat nikah orangtua, KTP kedua orangtua, surat keterangan lahir dari penolong kelahiran (bidan, puskesmas, rumah sakit atau dukun bayi). Surat keterangan kelahiran dari Lurah setempat, foto copy KTP dua orang saksi yang usianya lima tahun lebih tua dari dirinya. Diantara persyaratan tersebut masih dijumpai surat nikah orangtua yang hilang atau rusak bahkan tidak memiliki akte nikah karena perkawinan siri. Untuk mengantisipasi hal ini, seorang anak masih dapat memiliki hak status jati dirinya melalui akte yaitu Dispenduk masih bisa menerbitkan akte kelahiran akan tetapi pada aktenya tidak tercantum nama ayah, hanya muncul lahir dari seorang ibu kandung. Oleh karena itu pihaknya menghimbau agar masyarakat jangan sampai ada yang tidak mengindahkan adminduk ini karena ini sangat penting dimanapun kita berada.

E-KTP DIPERPANJANG SAMPAI APRIL 2012

        “Dispenduk siapkan layanan mobil unit bagi warga yang sakit"

Pelaksanaan program E-KTP gratis di Kota Mojokerto yang sedianya berakhir  tanggal 31 Desember 2011, kini diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2012. Hal itu sesuai dengan surat  edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Desember 2011 perihal perpanjangan waktu pelayanan e-KTP secara massal untuk 197 Kab/Kota di Indonesia.  Namun demikian pelayanan e-KTP untuk wilayah kecamatan Magersari dan Prajuritkulon sampai tanggal 26 Januari 2012 sesuai dengan batas kontrak tenaga operator pelayanan e-KTP di Kota Mojokerto. Selanjutnya untuk pelayanan e-KTP akan dilaksanakan pada kantor Dispenduk dan Capil yang beralamatkan di Pekayon I no. 99 Kota Mojokerto. Demikian disampaikan oleh Dra.Farida Hanum, M.Si Kepala Bidang Adminduk  pada Dispenduk dan Capil saat dikonfirmasi reporter  palapa terkait dengan perpanjangan program e-KTP ini.

Lebih lanjut Hanum menjelaskan bahwa, e-KTP gratis ini diberikan sampai dengan tanggal 30 April 2012, setelah itu pelayanan juga tetap berlangsung akan tetapi sudah tidak gratis lagi ada retribusi sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat hendaknya segera melakukan perekaman foto dan sidik jari pada wilayah kecamatan masing-masing. Sampai akhir Desember ini hasil perekaman e-KTP di Kota Mojokerto sudah mencapai 83 % atau sebanyak 82.463 jiwa dari jumlah penduduk yang wajib e-KTP yaitu sebanyak 99.937 jiwa dan sisanya sekitar 17 % atau 17. 474 jiwa diharapkan segera dapat terselesaikan. Sebenarnya kata Hanum, jumlah awal penduduk yang wajib e-KTP sebanyak 105.007 jiwa namun setelah berjalan sekitar dua bulan ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya proses croscek data disamping itu juga ada yang warga meninggal ada juga yang pindah tempat.

Hanum juga berpesan kepada warga yang tidak bisa datang ke Kecamatan karena sakit atau karena sudah terlalu tua hendaknya tetap melaksanakan e-KTP. Sebab Diaspenduk telah menyiapkan petugas dan mobil unit untuk mengunjungi rumah warga yang kesulitan untuk datang ke Kecamatan. Jadi dipastikan warga Kota  Mojokerto tidak ada yang tidak ber e-KTP.  (An/kimsuara)